Harindra Wijaya Sakti

23/10/2026

HARINDRAWIJAYASAKTI.COM - Perkembangan Hukum & Dinamika Dunia Usaha: Panduan bagi Pelaku Bisnis di Indonesia | Dunia usaha tidak hanya ditentukan oleh modal, strategi pemasaran, dan kemampuan membaca peluang pasar. Di balik pertumbuhan sebuah perusahaan, terdapat aspek hukum yang memengaruhi cara bisnis didirikan, dijalankan, dikembangkan, hingga menyelesaikan sengketa. Karena itu, memahami perkembangan hukum dan dinamika dunia usaha menjadi kebutuhan penting bagi pelaku usaha, pengelola perusahaan, investor, dan profesional.
SELENGKAPNYA DI : https://harindrawijayasakti.com/perkembangan-hukum-dinamika-dunia-usaha-panduan-bagi-pelaku-bisnis-di-indonesia/

22/10/2026

*BISNIS BARENG REKAN? JANGAN ASAL PERCAYA! INI 7 HAL YANG WAJIB DIATUR DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA*

Menjalankan bisnis bersama teman, sahabat, atau rekan kerja memang bisa menjadi peluang besar untuk meraih kesuksesan. Namun, jangan sampai hubungan baik justru berubah menjadi konflik karena kesepakatan yang tidak jelas.

*Kepercayaan itu penting, tetapi perjanjian tertulis jauh lebih melindungi kepentingan semua pihak.*

Sebelum memulai kerja sama bisnis, pastikan 7 hal berikut diatur secara jelas:

1️⃣ Identitas Para Pihak
Cantumkan identitas lengkap seluruh pihak yang terlibat dalam kerja sama.

2️⃣ Modal dan Kontribusi
Jelaskan jumlah modal, bentuk kontribusi, serta tanggung jawab masing-masing pihak.

3️⃣ Pembagian Keuntungan dan Kerugian
Sepakati cara pembagian laba, penanggungan kerugian, dan waktu pembagian hasil agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

4️⃣ Hak dan Kewajiban
Tentukan peran, wewenang, tanggung jawab, serta batas pengambilan keputusan setiap pihak.

5️⃣ Pengelolaan Keuangan
Atur transparansi laporan keuangan, akses terhadap rekening bisnis, dan mekanisme pengawasan penggunaan dana.

6️⃣ Penyelesaian Perselisihan
Tentukan mekanisme penyelesaian konflik, misalnya melalui musyawarah, mediasi, atau jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

7️⃣ Jangka Waktu dan Pengakhiran Kerja Sama
Atur masa berlaku perjanjian, kondisi pengunduran diri, pembagian aset, penyelesaian kewajiban, serta prosedur pengakhiran kerja sama.

Mengapa perjanjian tertulis penting?

Perjanjian kerja sama membantu memperjelas kesepakatan, mengurangi potensi perselisihan, serta memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak. Pastikan isinya sesuai dengan hukum yang berlaku dan kebutuhan bisnis Anda.

Jangan menunggu masalah muncul baru mencari perlindungan hukum. Lebih baik menyusun kesepakatan sejak awal daripada mempertaruhkan modal, usaha, dan hubungan baik di kemudian hari.

**Ingat: bisnis yang sehat bukan hanya dibangun dengan kepercayaan, tetapi juga dengan transparansi, komitmen, dan perjanjian yang jelas.**

HARINDRA WIJAYA SAKTI
*Profesional • Berintegritas • Terpercaya*

19/10/2026

TAGIHAN PERUSAHAAN TIDAK DIBAYAR? JANGAN DIAM! INI LANGKAH HUKUM YANG BISA DITEMPUH

Tagihan bisnis yang tak kunjung dibayar bisa mengganggu arus kas, menghambat operasional, bahkan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika klien atau mitra bisnis tidak memenuhi kewajiban pembayarannya?

Berikut langkah yang dapat ditempuh perusahaan:

1️⃣ Periksa dokumen perjanjian
Pastikan terdapat bukti transaksi, kontrak, invoice, surat pesanan, atau dokumen lain yang menunjukkan kewajiban pembayaran.

2️⃣ Kirimkan surat penagihan resmi
Sampaikan rincian tagihan, jumlah kewajiban, serta batas waktu pembayaran secara tertulis.

3️⃣ Lakukan somasi
Jika pembayaran tetap tidak dilakukan, somasi dapat menjadi langkah untuk meminta pihak yang berkewajiban segera memenuhi prestasinya.

4️⃣ Utamakan penyelesaian melalui musyawarah
Negosiasi atau mediasi dapat menjadi pilihan untuk mencapai kesepakatan pembayaran tanpa proses hukum yang panjang.

5️⃣ Pertimbangkan gugatan perdata
Apabila upaya penyelesaian tidak membuahkan hasil, perusahaan dapat mempertimbangkan gugatan wanprestasi melalui jalur pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penting untuk diketahui: Tidak semua tagihan yang belum dibayar otomatis merupakan tindak pidana. Persoalan tersebut perlu dinilai berdasarkan perjanjian, bukti, kronologi, dan fakta hukum yang ada.

Tips bagi perusahaan: Jangan menunda dokumentasi penagihan. Simpan seluruh bukti komunikasi, bukti pengiriman barang atau jasa, invoice, perjanjian, dan catatan pembayaran untuk memperkuat posisi hukum perusahaan.

Jangan biarkan piutang usaha terus menumpuk tanpa langkah yang jelas. Penanganan yang tepat dapat membantu perusahaan melindungi haknya sekaligus menjaga kelangsungan bisnis.

Butuh pendampingan hukum untuk masalah tagihan perusahaan, piutang usaha, atau dugaan wanprestasi? Konsultasikan persoalan Anda dengan profesional hukum agar langkah yang diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

HARINDRA WIJAYA SAKTI
Pendampingan hukum untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan.

18/10/2026

HARINDRAWIJAYASAKTI.COM - Video Pribadi Disebar Tanpa Izin? Ini 7 Langkah Hukum yang Bisa Ditempuh Korban | Penyebaran video pribadi tanpa persetujuan dapat menimbulkan dampak serius bagi korban. Selain mengganggu privasi, tindakan tersebut bisa memicu tekanan psikologis, merusak reputasi, bahkan menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi. Situasi menjadi semakin rumit ketika video menyebar melalui grup WhatsApp, media sosial, atau situs yang sulit dikendalikan.
SELENGKAPNYA DI : https://harindrawijayasakti.com/video-pribadi-disebar-tanpa-izin-ini-7-langkah-hukum-yang-bisa-ditempuh-korban/

18/10/2026

https://harindrawijayasakti.com/polres-cirebon-kota-razia-karaoke-dini-hari-belasan-botol-miras-diamankan/

WARUNG - Polres Cirebon Kota Razia Karaoke Dini Hari, Belasan Botol Miras Diamankan | Polres Cirebon Kota menggelar razia di tempat hiburan malam Karaoke A

17/10/2026

**WASPADA! HOAKS PEMUTIHAN SERTIFIKAT TANAH DAN BALIK NAMA GRATIS**

Masyarakat diminta berhati-hati terhadap informasi mengenai pemutihan sertifikat tanah, penghapusan pajak tanah, dan layanan balik nama gratis yang beredar di media sosial.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa klaim mengenai program pemutihan sertifikat tanah secara menyeluruh tersebut tidak benar.

Modus penipuan biasanya menggunakan akun yang menyerupai akun resmi pemerintah dan menyertakan tautan pendaftaran yang meminta data pribadi. Informasi tersebut berpotensi digunakan untuk pencurian data atau penipuan.

Pemerintah memang memiliki program **Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)**. Namun, program ini berbeda dari klaim pemutihan total atau balik nama gratis tanpa syarat. Biaya dan kewajiban pajak mengikuti ketentuan yang berlaku.

**Tips agar tidak menjadi korban:**
Jangan sembarangan mengeklik tautan pendaftaran.
Jangan memberikan NIK, kode OTP, atau data perbankan kepada pihak tidak dikenal.
Verifikasi informasi melalui situs resmi ATR/BPN atau kantor pertanahan setempat.

**Cek fakta sebelum percaya dan bagikan!**

**Sumber berita:**
1. Liputan6, 17 Oktober 2026 — https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/8313246/awas-hoaks-pengurusan-sertifikat-tanah-di-medsos-pendaftaran-pemutihan-hingga-balik-nama-gratis
2. Kementerian Komunikasi dan Digital — https://www.komdigi.go.id/berita/berita-hoaks/detail/hoaks-tautan-pendaftaran-layanan-balik-nama-sertifikat-tanah-gratis
3. Kementerian ATR/BPN — https://www.atrbpn.go.id/

17/10/2026

**CORPORATE ESTABLISHMENT: PANDUAN MEMULAI PERUSAHAAN DENGAN PROSEDUR YANG TEPAT!**

Ingin membangun bisnis yang profesional dan memiliki fondasi hukum yang kuat? Pastikan pendirian perusahaan Anda dilakukan dengan prosedur yang tepat sejak awal.

Mendirikan perusahaan bukan hanya soal nama dan modal. Ada aspek legalitas, perizinan usaha, administrasi, hingga kepatuhan hukum yang perlu dipersiapkan agar bisnis dapat berkembang dengan lebih terarah.

**Apa saja yang perlu diperhatikan?**

**Pendirian Badan Usaha** — Menentukan bentuk usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis.

**Dokumen Legalitas** — Menyiapkan akta pendirian dan dokumen administrasi yang diperlukan sesuai bentuk badan usaha.

**NIB dan Perizinan Usaha** — Mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) serta perizinan berdasarkan bidang usaha dan tingkat risikonya.

**Kepatuhan Hukum Perusahaan** — Memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Perlindungan Bisnis** — Meminimalkan risiko hukum melalui dokumen, perjanjian, dan tata kelola perusahaan yang tepat.

**Mengapa legalitas penting?**

Legalitas yang dipersiapkan dengan baik dapat membantu meningkatkan kredibilitas bisnis, membangun kepercayaan mitra, serta membuka peluang kerja sama yang lebih luas.

Jangan menunggu masalah hukum muncul untuk mulai menata legalitas usaha Anda. Bangun fondasi bisnis yang kuat sejak langkah pertama!

**Butuh pendampingan pendirian dan legalitas perusahaan?**

Konsultasikan kebutuhan bisnis Anda bersama **Law Office Harindra Wijaya / PT Harindra Wijaya Sakti** untuk mendapatkan arahan sesuai kebutuhan dan ketentuan hukum yang berlaku.

**Bangun bisnis dengan percaya diri. Pastikan legalitasnya sejak awal!**

17/10/2026

HARINDRAWIJAYASAKTI.COM - 10 Alasan Mengapa Perusahaan Membutuhkan Pendampingan Hukum secara Berkala | Sebuah perusahaan bisa memiliki penjualan yang terus meningkat, pelanggan yang loyal, dan peluang ekspansi yang menjanjikan. Namun, pertumbuhan bisnis belum tentu berjalan seiring dengan kesiapan perusahaan menghadapi risiko hukum. Kontrak yang kurang jelas, perizinan yang belum sesuai, atau kebijakan ketenagakerjaan yang tidak tepat dapat memicu persoalan serius ketika tidak ditangani sejak awal.
SELENGKAPNYA DI : https://harindrawijayasakti.com/10-alasan-mengapa-perusahaan-membutuhkan-pendampingan-hukum-secara-berkala/

16/10/2026

**BENEFICIAL OWNERSHIP DAN KEPATUHAN KORPORASI: APA YANG HARUS DIPERHATIKAN?**

Apakah perusahaan Anda sudah memastikan data **Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)** sesuai dengan kondisi sebenarnya dan ketentuan yang berlaku?

Dalam menjalankan bisnis, legalitas perusahaan bukan hanya tentang pendirian badan usaha dan kepemilikan dokumen perizinan. Kepatuhan korporasi juga mencakup transparansi informasi mengenai pihak yang memiliki manfaat atau kendali atas perusahaan.

**Apa saja yang perlu diperhatikan?**

**Identitas Pemilik Manfaat**
Pastikan pihak yang memenuhi kriteria Pemilik Manfaat telah diidentifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

**Ketepatan Data Perusahaan**
Periksa kesesuaian informasi Pemilik Manfaat dengan dokumen dan kondisi kepemilikan atau pengendalian perusahaan.

**Pelaporan dan Pembaruan Informasi**
Pastikan kewajiban pelaporan serta pembaruan data dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

**Dokumentasi Korporasi**
Simpan dokumen pendukung dan catatan perubahan kepemilikan atau pengendalian secara tertib.

**Evaluasi Kepatuhan Hukum**
Lakukan peninjauan berkala untuk membantu mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian administrasi dan risiko hukum.

**Jangan menunggu sampai persoalan kepatuhan menghambat kegiatan bisnis Anda.**

Setiap perusahaan memiliki struktur kepemilikan, pengendalian, dan kebutuhan hukum yang berbeda. Karena itu, pemeriksaan dokumen dan penilaian berdasarkan kondisi perusahaan menjadi langkah penting sebelum menentukan tindakan yang diperlukan.

**BUTUH PENDAMPINGAN HUKUM KORPORASI?**

**HARINDRA WIJAYA LAW OFFICE** siap menjadi mitra konsultasi hukum perusahaan Anda untuk membantu meninjau dokumen korporasi, mengevaluasi aspek kepatuhan, serta memberikan arahan hukum sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

**Hubungi kontak resmi Harindra Wijaya Law Office untuk mendiskusikan kebutuhan hukum perusahaan Anda.**

Bangun bisnis dengan tata kelola yang tertib, transparan, dan berorientasi pada kepatuhan hukum.

16/10/2026

HARINDRA WIJAYA SAKTI
ADVOKAT | KONSULTAN HUKUM | KONSULTAN PERIZINAN | LEGAL CORPORATE
JL. Gn. TANGKUBAN PERAHU I NO.18 KOTA CIREBON 45141
KONSULTASI : 08996397767 - 087729502503