28/05/2019
HABIBIE, KEKALAHAN, KEMENANGANā
[Saya menemukan kembali tulisan saya dalam Tempo edisi 34 (25-31 Oktober 1999) di rubrik āCatatan Pinggirā]
Habibie tetap di sana. Mukanya tetap meriah dan matanya bundar berpendar, senyumnya lebar. Ia duduk di samping presiden yang baru. Wajah itu wajah orang yang tak kehilangan apa-apa. Terlalu sulit untuk menduga apa yang ada di lubuk hati orang, tapi sikap ceria presiden yang dikalahkan itu (di antara kursi-kursi di Senayan itu) merupakan cerita baru tentang politik Indonesia.
Saya ingat, ia pernah berkata (waktu saya berjumpa singkat dengan dia, pertama dan terakhir kali sebagai kepala negara) bahwa pendahulunya āia tak menyebut nama Soeharto ātak pernah mempersiapkannya untuk jadi pemimpin Republik. Bahkan juga ketika teknokrat itu masih jadi wakil presiden.
Soeharto memang tak ingin dia, atau siapa pun, menggantikannya pada tahun menjelang 1998 itu. Tetapi insiden sejarah menyebabkan Habibie naik ke kokpit. Ia jadi kapten. Ketika ia turun, ketika ia menerima kekalahan dengan muka tetap meriah dan mata berpendar dan senyum lebar, ia telah membuktikan: ia tak kalah dari Soeharto. Sebuah proses yang sulit telah mempersiapkannya untuk jadi sebuah bagian penting politik baru di Indonesia ā politik dengan sepercik 'peradabanā.
Kalah, menang akhirnya tak selamanya ditentukan oleh siapa yang kehilangan. Di sinilah Habibie, justru dalam kekalahannya, meneguhkan ārespublicaā, ākemaslahatan publikā. Tak lama Habibie menjadi presiden. Hanya 512 hari. Tetapi, selama 512 hari itu politik di Indonesia mengalami transformasi dari āarche-politikā ke āpara-politikā: perubahan dari suatu era ketika hidup bermasyarakat dianggap tak punya konflik dan tak perlu kompetisi, memasuki suatu era ketika sengketa dan persaingan dilangsungkan dalam lembaga yang beraturan, bukan di barikade.
Soeharto, komandan tertinggi Indonesia-sebagai-markas-tentara, berhenti pada bulan Mei 1998. Cukup cepat, meskipun tak cukup gampang, mengubah politik di Indonesia dari arus militerisasi itu. Para mahasiswa dan semua gerakan prodemokrasi telah menetak satu simpul yang mengukuhkan ultra-politik itu: rasa takut. Khususnya rasa takut pada tentara. Habibie tak memulai pembebasan dari rasa takut itu, tapi ia memberikan sumbangannya sendiri
Ia jadi presiden dan para-politik pun dimulai. Pemilihan yang bebas untuk membentuk parlemen yang bebas berlangsung. Kekuasaan presiden tak lagi angker. āSaya ingin membuat presiden sebagai seorang tetanggaā, katanya.
Tapi sumbangannya yang terbesar ialah ketika orang ramai merayakan kekalahannya, ia hadir di Senayan, duduk di antara orang-orang yang mengalahkannya. Mukanya tetap ceriah dan senyumnya lebar. Ah, akal sehat menang. Demokrasi menang. Dan dalam arti tertentu, Habibie pun menang - dalam 'perang yang lebih besarā di dalam dirinya sendiri. Dia eksit dengan bagus. Kita perlu bertepuk tangan.
__
Saya menemukan fragmen dari buku Habibie yang terbit 13 tahun yang lalu.
DENGAN PRABOWO
Habibie menulis sebuah buku penting buat bahan sejarah Indonesia. āDetik-detik yang Menentukan. Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasiā (terbii tahun 2006).
Di halaman 111 kita temukan cerita tentang dialognya, sebagai presiden, dengan Prabowo. Saat itu Prabowo dicopot dari jabatannya sebagai Panglima Kostrad, persisnya pada 23 Mei 1998.
Prabowo menghadap Habibie di Istana Merdeka.
Percakapannya dengan Presiden dilakukan dalam bahasa Inggris.
"Ini suatu pengghinaan bagi keluarga saya dan keluarga mertua saya Presiden Soeharto, Anda telah memecat saya sebagai Pangkostrad," kata Prabowo seperti dituturkan Habibie.
"Anda tidak dipecat, tetapi jabatan Anda diganti," jawab Habibie.
"Mengapa?" tanya Prabowo.
Habibie menjawab, itu dilakukan karena dia menerima laporan dari Panglima ABRI tentang adanya gerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta, Kuningan dan Istana Merdeka.
"Saya bermaksud untuk mengamankan Presiden," kata Prabowo.
"Itu adalah tugas Pasukan Pengamanan Presiden yang bertanggung jawab langsung pada Pangab dan bukan tugas Anda," jawab Habibie kepada Prabowo.
"Presiden apa Anda? Anda naif!" jawab Prabowo dengan nada marah.
"Masa bodoh, saya Presiden dan harus membereskan keadaan bangsa dan negara yang sangat memprihatinkan," jawab Habibie.
Percakapan Habibie dengan Prabowo terus berlangsung memanas. Sampai akhirnya salah satu staf khusus Presiden, Sintong Pandjaitan meminta agar Prabowo meninggalkan ruangan, karena Presiden Habibie akan menerima tamu berikutnya.
Syahdan, setelah dicopot dari jabatan Panglima Kostrad, Prabowo dikirim ke Bandung menjadi Komandan Sesko ABRI. Tak lama kemudian Dewan Kehormatan Perwira dibentuk.
Dewan Kehormatan Perwira dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pangab Nomor Sekp/533/P/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998. Sebelum mengambil keputusan ini, Dewan Kehormatan Perwira telah bersidang pada tanggal 10, 12, dan 18 Agustus 1998 dengan terperiksa Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto sebagai Danjen Kopassus.
Dewan Kehormatan Perwira pada akhirnya mengeluarkan surat keputusan Nomor KEP/03/VIII/1998/DKP. Surat tersebut dibuat dan ditandatangani pada 21 Agustus 1998 oleh Ketua Dewan Kehormatan Perwira Jenderal TNI Subagyo Hadi Siswoyo, Sekretaris Letjen TNI Djamari Chaniago, Wakil Ketua Letjen TNI Fahrul Razi, anggota Letjen Susilo Bambang Yudhoyono, dan anggota Letjen Yusuf Kartanegara. Isinya adalah sederet pelanggaran Prabowo. Di akhirnya ada rekomendasi agar Prabowo dipecat dari TNI.
