17/08/2026
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan dalam diskusi publik saat ini. Salsa Erwina, seorang aktivis media sosial, mengusulkan agar makanan yang disajikan dalam acara resmi yang melibatkan pejabat dan pegawai pemerintah juga menggunakan menu MBG. Usulan ini mencakup penerapan menu MBG dalam berbagai acara resmi, mulai dari pertemuan di DPR, perayaan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus, hingga acara resmi lainnya. Hal yang menarik perhatian adalah keinginan agar menu yang disajikan kepada pejabat setara dengan menu yang diterima oleh para siswa di sekolah.
Salsa mengaitkan gagasan ini dengan prinsip keadilan sosial. Jika MBG memang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan pemerintah percaya dengan kualitas serta keamanannya, maka tidak ada alasan bagi pejabat untuk tidak menikmati makanan yang sama. Usulan ini juga membawa pesan penting mengenai efisiensi anggaran. Daripada menyediakan konsumsi khusus dalam berbagai acara, anggaran dapat dialokasikan dengan menggunakan standar menu yang sama, sehingga tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan yang berbeda antara masyarakat penerima MBG dan mereka yang menjalankan pemerintahan.
Dalam unggahan media sosialnya, Salsa bahkan mengusulkan batas biaya konsumsi sekitar Rp15 ribu per orang per hari untuk berbagai kegiatan tersebut. Gagasannya sederhana namun mendalam: jika makanan tersebut dianggap bergizi, aman, dan layak untuk anak-anak Indonesia, mengapa makanan yang sama tidak disajikan p**a kepada pembuat dan pelaksana kebijakan?
Perdebatan mengenai MBG kini tidak hanya berfokus pada komposisi nutrisi dalam piring, tetapi juga pada penerapan prinsip kesetaraan, transparansi, kualitas makanan, dan pengelolaan anggaran publik dalam praktik sehari-hari. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini? Apakah usulan ini dapat mendorong perubahan positif dalam penggunaan anggaran dan prinsip kesetaraan di pemerintahan?