Berita Medan Sumatera Utara

25/08/2026

Apa iya Gibran paling bagus? Coba komen sob

25/08/2026

21/08/2026

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan polemik warga berpenghasilan sekitar Rp3 juta per bulan yang masuk Desil 10 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Gus Ipul menegaskan, penentuan desil dalam DTSEN tidak hanya didasarkan pada besaran penghasilan seseorang. Polemik muncul setelah masyarakat mempertanyakan bagaimana warga dengan penghasilan Rp3 juta per bulan dapat masuk Desil 10 yang merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi dalam pemeringkatan DTSEN.

Menurut Gus Ipul, penghitungan desil dilakukan berdasarkan berbagai indikator sosial ekonomi yang dikumpulkan dan dianalisis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jadi kita tidak melihat penghasilan saja ya, itu nanti yang bisa menjelaskan lebih detail adalah BPS, karena BPS yang mengukur dan itemnya itu banyak," ujar Gus Ipul.

Dia menjelaskan, kondisi sosial ekonomi keluarga dinilai secara menyeluruh sehingga nominal penghasilan tidak dapat menjadi satu-satunya patokan dalam menentukan posisi seseorang pada desil tertentu.

Sejumlah indikator yang menjadi pertimbangan antara lain kondisi tempat tinggal, tingkat pendidikan, pekerjaan, akses terhadap layanan dasar, kesehatan, serta kepemilikan aset.

Dalam DTSEN, masyarakat dibagi menjadi 10 kelompok atau desil berdasarkan pemeringkatan kondisi sosial ekonomi. Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan Desil 10 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Dengan demikian, warga yang memiliki penghasilan sekitar Rp3 juta per bulan tetap dapat masuk Desil 10 apabila berdasarkan keseluruhan indikator sosial ekonomi yang digunakan BPS, kondisi kesejahteraannya berada pada peringkat tersebut.

20/08/2026

Sayembara untuk menunjukkan ijazah SMA atau sederajat milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan. Nilai hadiah yang ditawarkan kini telah menembus Rp1,15 miliar setelah muncul tambahan dana sebesar Rp100 juta dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI).

Sayembara tersebut sebelumnya digagas oleh Guru Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana. Pada awalnya, hadiah yang ditawarkan hanya sebesar Rp100 juta. Namun, nominal tersebut terus bertambah setelah sejumlah pihak menyatakan kesediaan memberikan sumbangan apabila ada orang yang berhasil menunjukkan ijazah SMA atau sederajat milik Gibran.

Terbaru, Laksamana Pertama TNI (Purn.) Moeryono Aladin yang mewakili Forum Purnawirawan Prajurit TNI disebut memberikan tambahan dana sebesar Rp100 juta. Dengan tambahan tersebut, total hadiah yang diumumkan Denny mencapai Rp1.153.050.000.

Denny kemudian menyampaikan perkembangan tersebut melalui akun media sosialnya. Ia juga membuka kesempatan bagi pihak lain yang ingin ikut berpartisipasi menambah hadiah sayembara.

Menariknya, para pihak yang menyatakan komitmen memberikan hadiah tidak diwajibkan langsung mentransfer uang. Menurut Denny, dana tersebut baru diberikan apabila ijazah SMA atau sederajat Gibran benar-benar berhasil ditunjukkan sesuai ketentuan sayembara.

Sebelum mencapai angka Rp1,15 miliar, hadiah sayembara tersebut sempat meningkat menjadi sekitar Rp1,05 miliar. Kenaikan signifikan terjadi setelah seseorang disebut mewakafkan tanah dengan nilai sekitar Rp700 juta untuk menambah hadiah. Denny menyatakan nilai wakaf tersebut telah diverifikasi.

Sayembara ini muncul di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran. Denny meminta pihak yang dapat menunjukkan ijazah SMA atau dokumen setara milik Gibran untuk mengikuti sayembara yang telah diumumkannya.

Dalam pemberitaan terkait polemik tersebut, Gibran diketahui pernah menempuh pendidikan setingkat sekolah menengah di Singapura. Ia disebut bersekolah di Orchid Park Secondary School

14/08/2026

Ratusan siswa di Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (13/8/2026).

Data terbaru menyebut 289 siswa mendapatkan penanganan medis di sejumlah fasilitas kesehatan. Mereka berasal dari SMA Negeri 1 Berastagi dan SMA Swasta Bersama Berastagi.

Para siswa dilaporkan mengalami sejumlah keluhan, mulai dari gatal pada mulut dan kulit, rasa getir, hingga sesak napas. Pemerintah Kabupaten Karo kemudian turun langsung memantau kondisi para siswa yang menjalani perawatan.

Namun, pernyataan Bupati Karo Antonius Ginting justru menjadi perhatian publik.

Saat memberikan keterangan terkait kondisi para siswa, Antonius menyebut tidak ada kondisi yang mengkhawatirkan dan menyebut situasi tersebut sebagai “berita baik”.

Sementara itu, pemerintah daerah memastikan para siswa yang masih menjalani perawatan mendapatkan penanganan medis.

Bupati Karo juga menyatakan Pemkab Karo bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesembuhan para siswa serta akan memfasilitasi kepulangan siswa yang telah dinyatakan sehat oleh dokter.

Hingga kini, penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami para siswa masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan dan investigasi lebih lanjut.

Kasus ini juga mendapat perhatian Badan Gizi Nasional (BGN), yang sebelumnya menyatakan dapur SPPG terkait akan disuspend dan kepala SPPG dicopot sebagai langkah awal penanganan.

📲 Menurut kamu, bagaimana pernyataan Bupati Karo tersebut?

13/08/2026

KARO — Puluhan siswa-siswi SMA Negeri 1 Berastagi, Kabupaten Karo, diduga mengalami keracunan massal setelah mengonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (13/8/2026).

Informasi yang beredar, sejumlah siswa mengalami keluhan kesehatan hingga harus mendapatkan penanganan medis.

Para siswa yang terdampak saat ini disebut sedang dievakuasi dari lingkungan sekolah menuju RS Efarina dan RS Amanda Berastagi untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut.

Kondisi tersebut sontak membuat suasana di sekolah menjadi ramai. Pihak terkait masih melakukan penanganan terhadap para siswa yang mengalami keluhan.

Belum diketahui secara pasti jumlah siswa yang terdampak maupun penyebab munculnya keluhan kesehatan tersebut. Dugaan keterkaitan dengan makanan MBG juga masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan medis dan penelusuran pihak berwenang.

13/08/2026

KARO — Puluhan siswa-siswi SMA Negeri 1 Berastagi, Kabupaten Karo, diduga mengalami keracunan massal setelah mengonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (13/8/2026).

Informasi yang beredar, sejumlah siswa mengalami keluhan kesehatan hingga harus mendapatkan penanganan medis.

Para siswa yang terdampak saat ini disebut sedang dievakuasi dari lingkungan sekolah menuju RS Efarina dan RS Amanda Berastagi untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut.

Kondisi tersebut sontak membuat suasana di sekolah menjadi ramai. Pihak terkait masih melakukan penanganan terhadap para siswa yang mengalami keluhan.

Belum diketahui secara pasti jumlah siswa yang terdampak maupun penyebab munculnya keluhan kesehatan tersebut. Dugaan keterkaitan dengan makanan MBG juga masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan medis dan penelusuran pihak berwenang.

12/08/2026

KOK BISA ?????

09/08/2026

Guntur Romli Sentil Penanganan MBG, 527 Siswa Papua Keracunan tapi Belum Ada Tersangka Pemilik SPPG

TRIBUN-VIDEO.COM - Politisi PDIP, Guntur Romli, mengkritik penanganan kasus dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa 527 siswa di Jayapura, Papua.

Ia menilai pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, yang menyebut kasus keracunan MBG di Semarang harus menjadi kasus "pertama sekaligus terakhir" tidak sesuai dengan kenyataan.

Hal ini disampaikan Guntur Romli melalui unggahan di Instagram pribadinya pada Kamis (6/8).

"Padahal tidak sepekan Kepala BGN Sudaryono menjenguk korban keracunan MBG di Semarang, lalu mengatakan hal itu harus jadi kasus 'pertama sekaligus terakhir' alias zero tolerance," ujar Guntur.

Menurutnya, kasus keracunan MBG akan terus berulang jika tidak disertai penegakan hukum yang tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab.

"Ternyata omongan Kepala BGN itu hanya gimmick, omon-omon saja. Kasus-kasus keracunan MBG tidak akan pernah berhenti karena tidak ada penegakan hukum yang tegas," katanya.

Guntur juga menyoroti belum adanya pengelola dapur atau kepala SPPG yang ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai kasus keracunan MBG.

Ia menilai sanksi administratif seperti pemberhentian sementara atau pencopotan kepala dapur belum cukup untuk menyelesaikan persoalan keracunan massal yang melibatkan anak-anak.

Editor: Panji Anggoro Putro
Reporter: Anggraheni WidyaWitari

Baca Artikel Selengkapnya: https://video.tribunnews.com/view/956955/guntur-romli-sentil-penanganan-mbg-527-siswa-papua-keracunan-tapi-belum-ada-tersangka-pemilik-sppg

Foto: Tribunnews.com/Sekretariat Kabinet