19/09/2026
DEMOKRASI KITA BISA DIBELI OLEH KEKUATAN EKONOMI BESAR?! ❓
❗KALAU YANG DIBELI ATAU DISUAP MENOLAK, MAKA ITU TIDAK AKAN TERJADI!!! ❗
Demokrasi bisa dibajak dengan uang? Bisa saja.
❓Tapi ada satu pertanyaan sederhana: kalau yang hendak disuap menolak, bukankah transaksi suap itu berhenti sebelum dimulai?
Prabowo mengingatkan bahwa demokrasi bisa dibajak oleh kekuatan ekonomi besar melalui uang, termasuk untuk menyogok pejabat, aparat, jaksa, hakim, bahkan politisi. Setuju.
Tetapi jangan sampai kita hanya sibuk mencari “orang kaya jahat” sebagai kambing hitam.
❗Kalau ada yang menawarkan suap, harus dihukum. Kalau ada yang menerima, juga harus dihukum. Dan kalau ada pejabat yang sengaja membuat proses atau aturan menjadi berbelit agar masyarakat akhirnya “terpaksa” mencari jalan belakang, itu juga harus dibongkar—tentu berdasarkan bukti, bukan sekadar tuduhan.
❗Hong Kong memberi contoh menarik. Di sana pemberi suap juga dapat dipidana.
Bahkan pada Maret 2026, 13 orang tua dan seorang perantara dijatuhi hukuman penjara karena menawarkan suap untuk mendapatkan prioritas masuk sekolah.
❗Jadi logikanya sederhana: jangan hanya mengejar tangan yang membawa uang. Periksa juga tangan yang menerima—dan sistem yang membuat orang merasa bahwa tanpa uang, urusan tidak akan berjalan.
❗Kalau benar ingin membersihkan demokrasi, gunakan “hukum terbalik”: telusuri uangnya, laporkan pemberinya, tangkap penerimanya, dan bongkar mekanisme yang memungkinkan transaksi itu terjadi.
❗Karena kadang masalahnya bukan cuma “siapa yang membeli”, tetapi juga “siapa yang bersedia menjual”.
❗Demokrasi tidak cukup dijaga dengan pidato. Ia dijaga ketika suap ditolak, pemberi ditindak, penerima dihukum, dan aturan tidak sengaja dibuat berliku untuk membuka pintu transaksi gelap.